BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai
yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia. Nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita, harapan bangsa Indonesia
dengan visi dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang
ber-Ketuhanan, ber-Kemanusiaan, ber-Persatuan, ber-Kerakyatan, dan
ber-Keadilan.
Pancasila mulai dibicarakan pada sidang BPUPKI
sebagai dasar negara mulai tanggal 1 Juni 1945 oleh Ir. Soekarno, dan pancasila
mulai resmi dan sah menurut hukum menjadi dasar negara Republik Indonesia pada
tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian, setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan
ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang berhubungan dengan ketetapan No.
1/MPR/1988, No. 1/MPR/1993 Pancasila tetap menjadi dasar falsafah bagi negara
Indonesia sekarang.
Disahkannya Pancasila sebagai dasar negara
mengakibatkan seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari
oleh Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara dan bangsa wajib
diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Penerapan Pancasila
berbeda sesuai masa yang ada. penerapan Pancasila pada era orde lama dipimpin
oleh Presiden Ir. Soekarno sedangkan pada era orde baru dipimpin oleh Presiden
Soeharto dan pada era reformasi dipimpin oleh Presiden BJ. Habibie.
Oleh karena itu, pentingnya mengetahui sejarah
Pancasila pada era orde lama, orde baru dan reformasi dan penerapannya pada
masa itu agar kita memahami sejarah Pancasila dan bisa menerapkan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana sejarah dan penerapan Pancasila pada
era orde lama?
2. Bagaimana sejarah dan penerapan Pancasila pada
era orde baru?
3. Bagaimana sejarah dan penerapan Pancasila pada
era reformasi?
C. Tujuan
1. Untuk memahami sejarah dan penerapan Pancasila
pada era orde lama
2. Untuk memahami sejarah dan penerapan Pancasila
pada era orde baru
3. Untuk memahami sejarah dan penerapan Pancasila
pada era orde reformasi
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pancasila pada Era Orde Lama
Periode orde lama berlangsung antara 1959-1966 yakni saat
kepemimpinan presiden soekarno, yang ditandai dengan berlakunya kembali UUD
1945 melalui dekrit presiden 5 Juli 1959. Periode ini juga disebut masa
demokrasi terpimpin.
Pancasila banyak disebut dan dikemukakan oleh Ir. Soekarno,
misalnya pada saat pidato kenegaraan tanggal 17 agustus 1959 yang dikenal
sebagai manifesto politik dan sebagai pertanggungjawaban atas dekrit presiden 5
juli 1959. Pada masa itu, ir. Soekarno mengenalkan pancasila sebagai landasan
idiil dan pemerintahan yang berdasar UUD 1945 sebagai landasan structural dari
tujuan revolusi Indonesia.
Dalam mengimplemasikan pancasila, Ir. Soekarno melakukan pemahaman
pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK. Untuk memberi arah perjalanan
bangsa, presiden menekankan pentingnya memegang teguh UUD 1945,sosialisme ala
Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional.
Pada masa itu pula, Ir. Soekarno berhasil membawa pancasila dikenal
dunia melalui pidatonya dihadapan sidang umum PBB tahun 1960 yang berjudul
“membangun dunia kembali” pancasila ditampilkan sebagai dasar piagam yang
universal utuk kesejahteraan umat manusia.
Dalam bidang pendidikan nasional yang termuat dalam pembangunan
nasional semesta berencana termuat arti penting pancasila yaitu politik dan
sistem pendidikan nasional kita yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah
maupun oleh pihak swasta dari pendidikan prasekolah sampai dengan pendidikan
tinggi supaya melahirkan warga Negara Indonesia yang berjiwa pancasila ialah
ketuhanan yang meha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial.
B.
Pancasila pada Era Orde Baru
Orde baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto antara tahun
1966. Pemerintahan orde baru ditandai pada saat jenderal Soeharto diberi
kewenangan oleh Presiden Soekarno waktu itu untuk mengendalikan keadaan,
memulihkan keamanan dan ketertiban dalam Negara setelah terjadi pemberontakan G30S/PKI.
Kewenangan itu berdasarkan surat perintah 11 Maret 1966.
Orde baru lahir karena adanya penyimpangan yang dilakukan
pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan sebelumnya dianggap telah mempraktikan kehidupan
kenegaraan tidak berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, peranan presiden yang
amat dalam serta manipol-USDEK dan NASAKOM telah menggeser kedudukan normatif Pancasila
dan UUD 1945. Orde baru berusaha untuk mengembalikan tatanan kehidupan
pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Peristiwa penting di masa orde baru (1966-1998) adalah seruan Presiden
Soeharto secara terus-menerus untuk memahami tentang pentingnya pancasila
sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila perlu
untuk dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Usaha-usaha
secara sistematis untuk memperkuat kedudukan Pancasila itu dilakukan antara
lain melalui :
1.
Symposium Universitas Indonesia tahun 1966 yang dalam pembahasan
bidang ideology membuat simpulan kembali ke rel Pancasila sejati.
2.
Sidang umum MPRS 1966 yang menghasilkan Tap MPR No.
XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Berdasarkan
ketetapan itu Pancasila dinyatakan sebagai sumber tertib
hukum atau sumber dari segala sumber hukum.
3.
Pada tahun 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres No
12 tahun 1968 tentang Penulisan atau Pembacaan Pancasila Sesuai dengan yang Tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
4.
Sidang umum MPR 1973 mengeluarkan putusan terkait
pancasila misalnya dengan ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN sebagai program pembangunan yang bertujuan
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasar pancasila di dalam wadah negara
kesatuan republik Indonesia. Sejak saat itu pancasila dikenal luas menjadi landasan idiil pembangunan nasional.
5. Sidang umum MPR 1978 hasil sidang umum MPR
tahun 1978 adalah keluarnya ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila atau Ekaprasetya Pancakarsa. Sejak itu, Pancasila bukan
sekedar dasar filsafat negara yang tertuang dalam pasal-pasal UUD 1945, tetapi
sebuah petunjuk perilaku dan juga munculnya “moral pancasila yang hendaknya
tercermin dalam sikap dan perilaku manusia Indonesia.”
6. Pada tahun 1985 ideologi Pancasila
dikembangkan sebagai satu-satunya asas dalam organisasi sosial politik dan
organisasi kemasyarakatan yang isinya mewajibkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam organisasi.
Tahun 1998 pemerintahan orde baru mengalami
krisis legitimasi. Krisis ini bermula dari krisis moneter dan ekonomi pada tahun 1997. Orde baru telah
dianggap gagal dalam mengelola pemerintahan semakin sentralistis dan dihinggapi
penyakit kolusi, korupsi dan nepotisme. Tepat tanggal 21 Mei 1998, Presiden
Soeharto menyerahkan jabatan Presiden kepada BJ. Habibie sejak itu dimulai era
reformasi.
C. Pancasila pada Era Reformasi
Era reformasi tahun 1998 lahir dengan semangat
menghapuskan pengalaman-pengalaman buruk penyelenggaraan bernegara yang
dilakukan oleh orde baru dan melakukan reformasi atas penyelenggaraan
pemerintahan.
Tuntutan reformasi pada masa itu adalah
1. Amandemen UUD 1945
2. Pengahapusan doktrin dwi fungsi ABRI
3. Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN.
4. Otonomi daerah
5. Kebebasan pers
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi.
Ekses lain dari reformasi adalah anggapan
bahwa semua warisan orde baru dianggap menyimpang dan harus dihapuskan termasuk
didalamnya Pancasila. Ideologi Pancasila yang dimunculkan dengan naskah P4
dianggap alat legitimasi kekuasaan orde baru. Selama proses reformasi ini Pancasila
seakan terpinggirkan. Pancasila ibarat mengalami hibernasi dan tidak ada pihak yang
berusaha menggugahnya.
Awal reformasi, pamor Pancasila tampak meredup sebagaimana dinyatakan Jimly Asshiddiqie yaitu
sejak bergulirnya era reformasi 1998 kata Pancasila menjadi jarang diucapkan, dikutip, dibahas baik
dalam konteks kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan. Mahfudz MD juga
menyatakan realitas politik sangat terasa bahwa sejak era reformasi semangat menggelorakan Pancasila mulai mengendor. Di tengah
kebebasan dan demokrasi yang berjalan, kesan masyarakat terhadap Pancasila
pasca orde baru sekarang ini sedang dalam titik jenuh dan terjadinya penistaan
terhadap Pancasila sebagai akibat dari mistifikasi dan ideologisasi pencasila
oleh orde baru (Gumilar R. Somantri). Azyumardi Azra selaku Ketua Presidium
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengatakan bahwa komitemen
melaksanakan pancasila dalam berbangsa dan bernegara semakin luntur. Hal ini
disebabkan karena laju liberalisasi di segala bidang baik politik, hukum, dan
ekonomi yang begitu kuat dalam masyarakat Indonesia.
Salah satu putusan kenegaraan perihal Pancasila
adalah keluarnya ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan
MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
(Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Penegasan Kembali Pancasila
sebagai Dasar Negara.
Keluarnya ketetapan MPR tahun 1998 dapat dikatakan momen penting dan
bersejarah mengenai bagaimana bangsa masa itu memahami, menyikapi, dan
bertindak terhadap Pancasila. Selama orde baru, Pancasila sangat disakralkan
dan dijadikan legitimasi ideologi untuk mengendalikan seluruh kehidupan dengan
mudah karena euforia reformasi turut dihapuskan.
Semangat reformasi justru ingin kembali dan
menegaskan bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia tetapi tidak
ingin memperlakukan Pancasila sebagai legitimasi kekuasaan.
Pancasila mulai kembali diwacanakan baik
melalui pemikiran akademis maupun jalur politik kenegaraan. Pancasila yang pada
awal reformasi tampak dipinggirkan mulai ramah lagi diperbincangkan bahkan
perdebatan ditingkat masyarakat dengan tujuan untuk mencari makna dan kedudukan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diskursus Pancasila dihidupkan lagi bukan untuk mengulang sejarah
tetapi meletakkan kembali Pancasila secara proposional dan kontekstual.
Diskursus Pancasila telah muncul dalam bentuk kegiatan ilmiah yang
diprakarsai oleh perguruan tinggi. Beberapa kegiatan ilmiah seputar Pancasila itu simposium peringatan hari lahir Pancasila diselenggarakan di Universitas Indonesia (UI) tanggal 31 Mei 2006, sarasehan dan simposium di Universitas Gadjah Mada (UGM) tanggal 14-15 Agustus 2006, seminar nasional pendidikan Pancasila sebagai pendidikan kebangsaan diselenggarakan
oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tanggal 1 Juni 2009 dan kongres Pancasila I-VII yang dilaksanakan tahunan sejak
2009-hingga sekarang.
Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
pada acara peringatan hari lahir Pancasila pada tahun 2006 yang bertajuk “Menata Kembali Kerangka
Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila” meminta semua pihak untuk menghentikan
perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar negara, karena berdasarkan ketetapan
MPR No. XVIII/MPR/1998 telah menetapkan prinsip pancasila sebagai dasar negara.
Dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 disebutkan bahwa dalam rangka
strategi penataan kembali indonesia bangsa Indonesia ke depan perlu bersama-sama memastikan Pancasila dan pembukaan UUD 1945 tidak perlu diperdebatkan.
Beberapa ketetapan MPR RI lain menyiratkan penerimaan
atas Pancasila sebagai berikut:
1. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia yang menyatakan bangsa indonesia mempunyai pandangan dan sikap
mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai, moral
universal dan nilai luhur budaya bangsa serta berdasarkan pada pancasila dan
UUD 1945
2. Ketetapan MPR RI No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan
Persatuan dan Kesatuan Nasional
3. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika
Kehidupan Berbangsa yang Bersumber dari Ajaran Agama yang Bersifat Universal dan
Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa yang Tercermin dalam Pancasila sebagai Acuan
Dasar dalam Berpikir, Bersikap dan Bertingkahlaku dalam Kehidupan Berbangsa.
MPR sebagai lembaga negara yang
mensosialisasikan konsensus kebangsaan yang dikenal dengan nama empat pilar
kehidupan bangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika,
dan NKRI.
BAB III
KESIMPULAN
Periode orde lama berlangsung antara 1959-1966 yakni saat
kepemimpinan presiden soekarno, yang ditandai dengan berlakunya kembali UUD
1945 melalui dekrit presiden 5 Juli 1959. Periode ini juga disebut masa
demokrasi terpimpin. Dalam mengimplemasikan pancasila, Ir. Soekarno melakukan
pemahaman pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK. Untuk memberi arah
perjalanan bangsa, presiden menekankan pentingnya memegang teguh UUD
1945,sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan
kepribadian nasional.
Orde baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto antara tahun
1966. Pemerintahan orde baru ditandai pada saat jenderal Soeharto diberi
kewenangan oleh Presiden Soekarno waktu itu untuk mengendalikan keadaan,
memulihkan keamanan dan ketertiban dalam Negara setelah terjadi pemberontakan G30S/PKI.
Kewenangan itu berdasarkan surat perintah 11 Maret 1966. Peristiwa penting di
masa orde baru (1966-1998) adalah seruan Presiden Soeharto secara terus-menerus
untuk memahami tentang pentingnya pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan
hidup bangsa Indonesia. Pancasila perlu untuk dihayati dan diamalkan dalam
kehidupan sehari-hari.
Tepat tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto
menyerahkan jabatan Presiden kepada BJ. Habibie sejak itu dimulai era
reformasi. Semangat reformasi justru ingin kembali dan menegaskan bahwa
Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia tetapi tidak ingin
memperlakukan Pancasila sebagai legitimasi kekuasaan. Diskursus Pancasila dihidupkan lagi bukan untuk mengulang sejarah
tetapi meletakkan kembali Pancasila secara proposional dan kontekstual.
DAFTAR PUSTAKA
Winarto.2016.Paradigma Baru Pendidikan Pancasila.Solo:Bumi
Aksara.
Kaelan.2016.Pendidikan Pancasila.Yogyakarta:Paradigma.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar